Foto-foto pelepasan dan wisuda teman-teman

1. Arif Geografi
2. Mba Diah dan Sekti

Read More

Mendesak, Pelestarian Hutan Mangrove

Sumber: http://sains.kompas.com/read/2010/08/10/22100620/Mendesak..Pelestarian.Hutan.Mangrove

Mendesak, Pelestarian Hutan Mangrove

Selasa, 10 Agustus 2010 | 22:10 WIB

Vegetasi kawasan hutan lindung mangrove Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (10/8/2010), semakin berkurang karena okupasi masyarakat yang didukung pengusaha Jakarta. Pemerintah akan mengembalikan fungsi kawasan hutan lindung mangrove tersebut seperti sediakala untuk mencegah abrasi daratan pantai utara dan intrusi air laut ke dataran yang lebih tinggi.

 JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil pemantauan udara Menteri Kehutanan di atas kawasan hutan lindung Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (10/8/2010) pagi, menunjukkan vegetasi mangrove yang tersisa di pantai. Okupasi masyarakat dan pengusaha membuat hutan lindung seluas 5.311,1 hektar terus terdegradasi.

 Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan meminta Direktur Utama Perum Perhutani, Upik Rosalina bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat untuk mengembalikan fungsi hutan lindung pesisir tersebut. Pelestarian hutan mangrove semakin mendesak untuk melindungi kawasan darat dari abrasi pantai dan intrusi air laut.

 "Kondisi (hutan lindung Muaragembong) parah sekali. Sudah banyak yang berubah menjadi areal tambak yang taukenya orang Jakarta juga. Kawasan lindung tersebut harus dipertahankan," ujar Menhut.

 Hutan lindung Muaragembong berawal dari tanah partikelir yang kemudian berubah status menjadi tanah negara bebas pada tahun 1949. Bupati Bekasi kemudian menyerahkan tanah seluas 9.311 hektar tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan Jakarta Raya.

 Menteri Pertanian kemudian menetapkan lahan eks partikelir Cabangbungib, Pondok Tengah, Babadan, Pangkalan, dan Terusan sebagai hutan tetap seluas 9.311 hektar. Berita Acara Tata Batas (BATB) kelompok hutan Ujung Karawang KPH Bogor dibuat tanggal 2 Februari 1957 dan disahkan 31 Mei 1957 seluas 10.481,1 hektar.

 Pemerintah kemudian menambah kawasan hutan tersebut seluas 1.123 hektar karena ada tanah timbul. Kawasan ini merupakan muara Sungai Citarum yang memiliki hulu di kawasan bendungan Jatiluhur.

 Perkembangan masyarakat yang semakin padat di kawasan tersebut membuat Menteri Kehutanan atas usulan Bupati Bekasi menerbitkan surat keputusan Menhut Nomor SK.475/Menhut-II/2005 pada 16 Desember 2005 untuk mengubah fungsi kawasan dari hutan lindung menjadi hutan produksi tetap seluas 5.170 hektar. Masyarakat kemudian mendiami delapan desa dan tiga kecamatan yang berada di dalam kawasan tersebut.

 Menurut Upik, Perhutani telah berkali-kali menanami mangrove di kawasan tersebut. Namun, masyarakat yang masih berada di dalam kawasan juga terus menebangi mangrove untuk membuat tambak.

 "Harus didesain agar ada zona pemanfaatan untuk pelabuhan masyarakat yang tinggal di hutan lindung karena mereka adalah nelayan. Selanjutnya, kami secara bertahap akan menanami mangrove dengan pola empang parit sehingga mereka masih bisa berbudidaya bandeng dan kepiting sebagai sumber penghasilan," ujar Upik.

Read More

Alih Fungsi Hutan Menjadi Lahan Sawit Masih Terjadi

Sumber: http://sains.kompas.com/read/2010/08/23/0318433/Hutan.Menjadi.Lahan.Sawit.Masih.Terjadi

 

ALIH FUNGSI

Hutan Menjadi Lahan Sawit Masih Terjadi

Senin, 23 Agustus 2010 | 03:18 WIB

 Pekanbaru, Kompas - Meski pemerintah telah mencanangkan moratorium konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit, alih fungsi hutan masih terus berlangsung di Riau. Di Kabupaten Bengkalis, Riau, pada tahun 2010, misalnya, akan dan telah terjadi alih fungsi kawasan hutan seluas 9.000 hektar untuk dua perusahaan kelapa sawit.

 Demikian Azmi R Fatwa, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Bengkalis yang dihubungi pada Minggu (22/8). ”Tidak jelas langkah-langkah pemerintah mewujudkan rencana moratorium alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Katanya mau moratorium, tetapi mengapa alih fungsi semakin gencar,” ujar Azmi.

 Menurut Azmi, pertengahan tahun 2010, pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehutanan, telah memberikan izin konversi hutan gambut kepada PT Riau Makmur Sentosa seluas 6.000 hektar. Perusahaan itu bahkan sudah melakukan pengerukan kanal-kanal di sepanjang lahan gambut sebagai media transportasi.

 Sekarang ini ini, tutur Azmi, di Kecamatan Siak Kecil, Bengkalis, akan dialihfungsikan lagi kawasan hutan seluas 3.000 hektar untuk PT Sinar Sawit Sejahtera (SSS). Padahal, lahan yang akan dikonversi itu sekitar 400 hektar sudah digarap oleh masyarakat setempat. Uniknya, belum lagi PT SSS mengantongi izin konversi dari Menteri Kehutanan, perusahaan itu sudah melakukan penebangan kayu di lokasi.

 ”Ratusan masyarakat petani yang tergabung dalam empat kelompok tani di sana mengadu kepada saya tentang persoalan ini. Semestinya pemerintah dapat mengakomodasi kepentingan petani, bukan hanya pengusaha,” kata Azmi.

 Secara terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Bengkalis Ismail membenarkan adanya alih fungsi kawasan hutan lahan di daerahnya. Dia mengakui, izin konversi terhadap PT SSS belum ada, tetapi masih dalam taraf pengajuan izin kepada Menteri Kehutanan. (SAH)

Read More

Lahan dan Hutan Kritis, Air Krisis

Sumber: http://sains.kompas.com/read/2010/08/26/16374722/Lahan.dan.Hutan.Kritis...Air.Krisis

 

Lingkungan

Lahan dan Hutan Kritis, Air Krisis

Kamis, 26 Agustus 2010 | 16:37 WIB

 

KOMPAS.com- Ancaman global sudah di depan mata. Indonesia salah satu negara yang sangat rawan  terhadap dampak negatif  perubahan iklim. Perubahan iklim telah mengubah pola presipitasi (hujan) dan evaporasi (penguapan), sehingga berpotensi menimbulkan banjir di beberapa lokasi dan kekeringan di lokasi yang lain. Kenyataan ini sangat mengancam berbagai bidang mata pencaharian masyarakat di Tanah Air, terutama pertanian dan perikanan.

 

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan intensitas dan frekuensi perubahan cuaca yang mengkhawatirkan. “Kita berulang menghadapi banjir, kekeringan, dan kejadian-kejadian yang berawal dari penggundulan dan kerusakan hutan,” kata  mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar.

 

Persoalan pemanasan global dan perubahan iklim yang mengejala itu memperlihatkan bahwa berbagai aktivitas pembangunan yang dilakukan tidak atau kurang memperhatikan keberlanjutan ekologis, yang merupakan faktor mendasar bagi pembangunan yang berkelanjutan.

 

Sejalan dengan gejala perubahan iklim, kelangkaan air (kekeringan) pada musim kemarau menjadi salah satu isu yang paling menonjol dalam sumber daya air. Demikian pula dengan persoalan kelangkaan dan kesulitan air yang layak pakai (air bersih). Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2007 melaporkan, penurunan kualitas air disebabkan oleh rusaknya daerah tangkapan air yang cenderung diperparah oleh gejala perubahan iklim.

 

Berdasarkan perhitungan kebutuhan air yang dilakukan Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Pulau Jawa (yang memiliki populasi dan industri tinggi), Bali, dan Nusa Tenggara Timur telah mengalami defisit air sejak beberapa tahun terakhir, terutama pada musim kemarau. Defisit air ini akan bertambah parah pada tahun-tahun mendatang akibat pertambahan penduduk dan meningkatnya kegiatan ekonomi.

 

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, kondisi mata air di Jawa Timur sudah cukup kritis, sehingga diperlukan upaya penyelamatan terhadap yang masih tersisa. “Dari laporan yang saya dapat, dari 117 mata air yang ada, kini tersisa 53 sumber. Bahkan, ketika musim kemarau datang, sumber air hanya tersisa tiga. Kita perlu menyelamatkan sumber mata air dari kerusakan dengan melakukan konservasi melalui penanaman pohon di daerah sumber mata air, serta di sekitar daerah aliran sungai,” katanya.

 

Tak hanya di Jawa Timur, krisis air bersih terjadi di banyak kota di Indonesia, termasuk di ibukota RI, DKI Jakarta.  Dari data penelitian Walhi, 125 juta (65 persen) penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang kapasitas kandungan airnya hanya 4,5 persen saja.

 

Air merupakan isu penting yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini, karena air sangat penting bagi kehidupan. Adalah kenyataan, sekitar 85 persen masyarakat Indonesia masih mengonsumsi air yang kemungkinan besar terkontaminasi, karena lokasinya tidak memperhitungkan jarak dari tempat pembuangan tinja.

 

United States Agency for International Development  (USAID) dalam laporannya  (2007), menyebutkan, penelitian di berbagai kota di Indonesia menunjukkan hampir 100 persen sumber air minum kita tercemar oleh bakteri  E Coli dan Coliform. Kualitas air dari segi  bakteriologis untuk air minum sangatlah penting karena dapat menimbulkan penyakit dan kematian dalam waktu singkat.

 

Data dari Kementerian Kesehatan dan Bappenas tahun 2006, 19 persen kematian anak di bawah tiga tahun disebabkan oleh diare atau setara dengan 100.000 anak meninggal setiap tahun. Diare adalah pembunuh kedua terbesar balita Indonesia setiap tahunnya.

 

Kerusahan lahan dan hutan

 

Kerusakan lahan merupakan faktor utama penyebab besarnya erosi dalam sebuah ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga dapat mengganggu pasokan/ketersediaan air untuk air baku air minum dan air untuk mendukung kegiatan-kegiatan domestik, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), pertanian, industri, dan sebagainya.

 

Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2007 melaporkan, dari 23 DAS yang ada, sebagian besar (82,6 persen) memiliki luas kawasan lindung kurang dari 30 persen. Walhi melaporkan,  60 dari 470 DAS yang ada di Indonesia dalam kondisi krisis. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1991 terdapat ketentuan yang menyaratkan luas hutan minimal 30 persen di setiap ekosistem DAS.

 

Kerusakan sumber daya lahan dan hutan sudah sejak lama terjadi, karena negara hanya memikirkan keuntungan ekonomis semata, menjadikannya sumber devisa negara. Lebih-lebih ketika  pengelolaan  lingkungan hidup dilimpahkan ke pemerintah provinsi/kabupaten/kota, sejak tahun 2007 lalu. Kabupaten/kota defenitif baru hasil pemekaran, menjadikan sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), sehingga hutan beralih fungsi.

 

Namun, keuntungan tersebut harus ditebus mahal, dengan terjadinya kerusakan sumber daya lahan dan hutan. Jutaan hektar lahan kritis terbentuk karena pemanfaatan sumber daya yang kurang memperhatikan keberlanjutannya.

 

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Umar Anggara Jenie mengungkapkan, kondisi hutan di Indonesia sudah mengkhawatirkan karena 1,8 juta hektar hutan hancur per tahun. “Data tersebut berdasarkan pengamatan dari tahun 2002 hingga 2005. Artinya tingkat kehancuran hutan mencapai dua persen setiap tahun atau setara dengan 51 kilometer persegi per hari,” tandasnya.

 

Dengan tingkat kerusakan yang 1,8 persen itu, Guinness Books of Record edisi 2008 mencatat  Indonesia sebagai negara yang hutannya mengalami kerusakan paling cepat di antara 44 negara yang masih memiliki hutan.

 

Laju deforestasi yang tinggi di Indonesia telah menyebabkan timbulnya jutaan hektar lahan kritis, diperkirakan mencapai 77 juta hektar, yang berada di dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan. Lahan dan hutan kritis yang mengalami kerusakan sangat parah dan terluas berada di di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Provinsi Riau.   

 

Kerusakan lahan dan hutan terjadi di mana-mana, dari Aceh hingga Papua. Di Papua, misalnya, luas kawasan hutan mengalami pengurangan sekitar 3,5 juta hektar dari sekitar 31,56 juta hektar pada dekade 1960-an hingga menjadi 28 juta hektar saat ini. “Pengurangan luas kawasan hutan Papua itu sebagai dampak dari meningkatnya aktivitas pembangunan serta pengelolaan hutan, akibat pemekaran wilayah kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Marten Kayoi.

 

Sekitar tujuh kabupaten yang baru terbentuk di provinsi Papua yang berada di pegunungan tengah, wilayah administratifnya seluruhnya berada di dalam kawasan hutan lindung Taman Nasional Lorentz dan Taman Nasional Memberamo.

 

Bahkan di Jawa dan Bali, lebih kurang 91 persen dari hutan alam yang pernah ada kini telah berubah musnah dan beralih fungsi  untuk tujuan pertanian, transportasi, perkebunan, pemukiman dan sebagainya.

 

Mencermati kenyataan tersebut, penyelamatan tumbuhan asli Indonesia menjadi suatu keniscayaan dan harus memacu kita untuk mencegah punahnya tumbuhan sebagai aset yang tidak ternilai harganya untuk modal pembangunan dan masa depan bangsa. Soalnya, keanekaragaman hayati merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional dan modal strategis dalam meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa.

 

Ilmuwan Indonesia berkelas dunia, Guru Besar Kimia Bahan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Padang, Dayar Arbain, mengatakan,  penelitian keanekaragaman hayati di hutan Sumatera ditemukan sejumlah senyawa untuk bahan baku obat dan sudah dipatenkan. Temuan senyawa itu  menjadi incaran negara-negara industri farmasi di dunia.

 

“Demi untuk kesejahteraan Indonesia, senyawa-senyawa kimia aktif biologis khusus untuk obat itu, tidak akan saya jual. Sebab, negara yang membeli bisa meraih keuntungan sedikitnya 200 juta dollar AS per tahun. Kalau itu saya lakukan, sama saja saya menjual Indonesia,” tandasnya. Ekstrak senyawa temuan Dayar pernah ditawari negara Jepang, Jerman, dan Belanda, dengan harga miliaran rupiah.

 

Yang mencemaskan Dayar Arbain sekarang, temuannya belum dikembangkan  sementara kondisi hutan sudah rusak parah. Bukan tidak mungkin, keanekaragaman hayati yang menjadi bahan baku obat itu punah. Padahal nilai kayu, tidak seberapa dibanding nilai tanaman obat itu kalau diindonesia dibangun industri obat-obatan, yang bisa menguntungkan sedikitnya 200 juta dollar AS per  tahun.

 

Adalah kenyataan, Indonesia dijuluki sebagai Megadiversity Country, karena memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, peringkat lima besar di dunia. Tercatat lebih dari 38.000 jenis tumbuhan, di mana 55 persen di antaranya merupakan jenis endemik.

 

Untuk pulau Jawa saja, ungkap  Ketua LIPI Umar Anggara Jenie, setiap 10.000 kilometer persegi terdapat 2.000 sampai 3.000 jenis tanaman endemik. Sedangkan di Kalimantan dan Papua mencapai lebih dari 5.000 jenis. Dan masih banyak keanekaragaman hayati lainnya yang berpotensi dan memiliki prospek secara ekonomis maupun keilmuan.

 

Sekretaris Utama LIPI Rochadi Abdul Hadi  menggarisbawahi, fakta di lapangan menunjukkan degradasi habitat yang berimplikasi pada penurunan keanekaragaman ekosistem, jenis, dan genetik memperlihatkan tren yang semakin mengkhawatirkan.

Kegiatan-kegiatan merusak lahan dan hutan (gambut) di  berbagai daerah di Indonesia tidak hanya sebatas menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya alam di sekitarnya, tetapi  juga menyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyimpan dan penyerap karbon, sebagai daerah resapan air yang mampu mencegah banjir pada wilayah sekitarnya pada musim hujan dan mencegah instrusi air asin pada musim kemarau.

 

Kerusakan hutan juga berdampak terhadap kesehatan.  Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam buku Rencana Aksi Nasinal dalam Menghadapi Perubahan Iklim (2007) mengatakan, kekurangan akses terhadap air minum dan sanitasi, serta buruk dan rusaknya lingkungan akan membawa dampak yang membahayakan kesehatan.

Tentang dampak yang membahayakan kesehatan itu, peneliti Sarah Olson dari Universitas Wisconsin, Amerika Serikat, dalam laporan penelitiannya di jurnal Emerging Infectious Diseases (2010) mengatakan, pengundulan hutan di Amazon membantu nyamuk berkembang dan menyebabkan angka malaria melonjak. “Ditemukan 48 persen peningkatan dalam kasus malaria di satu wilayah di Brazil setelah 4,2 persen pohon lindung ditebang,” katanya.

 

Malaria disebabkan oleh parasit yang menularkan nyamuk, membunuh sekitar 860 ribu orang per tahun secara global, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Brazil memiliki sekitar 500 ribu kasus malaria per tahun, sebagian besar disebarkan oleh nyamuk Anopheles.

 

Hal yang sama juga terjadi di  Indonesia. Perusakan hutan juga membuat kasus malaria meningkat. Data Kementerian Kesehatan, penyakit malaria masih merupakan penyakit menular dengan prevalensi terbesar, yakni 2,85.

 

Solusi: Pelestarian Hutan

 

Karena  kerusakan lahan dan hutan berdampak terhadap krisis air, maka mendesak kiranya  dilakukan berbagai upaya pengelolaan sumber daya lahan dan hutan. Lahan dan hutan yang kritis dan gundul, harus dihijaukan kembali. Mungkin  berbagai program sudah, sedang, dan akan dilaksanakan.  Sejak tahun 2005 lalu, misalnya, ada program pengembangan Lahan Pertanian Abadi (Lestari) 2025, yang ditetapkan oleh Presiden dengan luas yang ditargetkan 15 juta hektar.

 

Sekarang dengan isu pemanasan global, ajakan penanaman pohon bergema ke mana-mana. Menanam pohon adalah upaya awal mengurangi pemanasan global. Perusahaan-perusahaan dalam program corporate social responsibility (CSR), kini menggalakkan penanaman pohon. Danone Aqua, misalnya, hingga 2010 ini sudah ada 300.000 pohon yang ditanam.

 

“Target hingga 2011 nanti bisa ada 700.000 pohon yang akan ditatam. Kami tidak mementingkan jumlah pohon yang ditatam, tapi bagaimana kesinambungan penanaman pohon ini terus berlangsung. Sebab, pelestarian lingkungan demi melindungi pemenuhan kebutuhan sumber daya alam bagi manusia sungguh merupakan suatu yang tak bisa ditawar-tawar,” kata Pimpinan Danone Aqua, Parmaningsih Hadinegoro, yang 5 Agustus lalu mewakili Aqua menerima penghargaan dalam  Indonesia Green Awards 2010. Dalam penghargaan tersebut, Agua mendapat Gold Award pada kategori Green CSR dan Green Manufacture.

 

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan hingga 2013 program penanaman satu miliar pohon. “Sampai saat ini sudah terlaksana sebanyak 30 juta-an pohon. Kita berkeyakinan target penanaman pohon tersebut bisa tercapai bila seluruh pemangku kebijakan, swasta, BUMN, dan masyarakat sama-sama menanam pohon di lingkungan masing-masing,” kata Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan RI, Indri Astuti.

 

Pohon-pohon yang ditanam, lanjut Indri Astuti,  sebaiknya juga dipelihara sampai pohon itu jadi dan bermanfaat bagi semua. Kegiatan penanaman satu miliar pohon ini akan membantu Indonesia dalam mengurangi emisi karbon hingga 26 persen pada 2020 dan bila program itu dibantu asing, maka emisi karbon yang dikurangi bisa mencapai 40 persen.

 

Jika pohon yang ditanam jenis Trembesi, maka dapat menurunkan konsentrasi gas karbon dioksida secara efektif dalam waktu yang lebih singkat. Sebab, dari hasil penelitian pakar dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Endes N Dahlan, satu batang pohon Trembesi (diameter tajun 15 meter) mampu menyerap 28,5 ton gas karbon dioksida setiap tahun.

 

Penasehat khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim, George Soros, ketika bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 10 Mei 2010 lalu, mengatakan, peran Indonesia untuk mendorong mengatasi pemanasan global sangat besar.

 

“Saya ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk memantau langkah pencegahan global warming. Indonesia salah satu yang memimpin dan Presiden pegang peranan penting dengan menawarkan 26 persen kurangi emisi dan lebih dari itu bila ada asistensi,” katanya.

 

Peran Indonesia dalam mencegah dan atau mengendalikan gejala perubahan iklim ini akan sangat berarti. Kawasan hutan yang luas sangat potensial  sebagai tempat menyerap karbon demikian pula dengan lautan, yang luasnya dua per tiga dari luas wilayah Indonesia, yang dianggap memiliki potensi yang sangat besar dalam mencegah terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim karena kemampuan menyerap karbon dioksida.

 

Konservasi  Sumber Daya Air

 

Penanaman pohon dalam program satu miliar pohon, tentu tak sebatas bagaimana karbon dioksida bisa terserap banyak. Melainkan juga untuk menghasilkan sumber daya air. Kepala Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sumarto, yang dihubungi Senin (23/8) mengatakan, setiap satu pohon yang ditanam, selama daur hidupnya akan menghasilkan 250 galon air.

 

“Setiap pohon yang ditanam dalam ekosistem hutan tropis pegunungan, selama daur hidupnya akan menghasilkan air 250 galon air. Saat ini, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang luasnya 22.851 hektar, menghasilkan 231 miliar liter air per tahun,” paparnya. “Saat ini ada 20 perusahaan air dalam kemasan yang berada di hilir TN Gunung Gere Pangrango,” tambahnya.

 

Kebanyakan kita kurang menyadari bahwa, walau Indonesia memiliki sungai, danau, waduk, dan rawa yang relatif banyak sebagai potensi sumber daya air selain air tanah, namun tidak semuanya bisa digunakan untuk kepentingan air bersih. Apalagi kalau lahan dan hutan mengalami rusak parah, yang jumlahnya mencapai 77 juta hektar, tentu potensi sumber daya air menjadi berkurang.

 

Menurut Maude Barlow dan Tony Clarke (Blue Gold, 2005), jumlah air di planet Bumi kira-kira 1,4 miliar kilometer kubik. Dari jumlah itu, air tawar yang tersedia hanya 2,6 persennya atau 36 juta kilometer kubik. Tak banyak volume air tawar yang dapat dinikmati manusia dari siklus air yang berlangsung cepat, yaitu hanya sekitar 0,77 persen dari total air tawar yang ada di alam, atau hanya 11 juta kilometer kubik.

 

Makanya jangan heran krisis air terjadi di mana-mana. Tak hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain.

 

Upaya penyelamatan lingkungan, termasuk di antaranya  penyelamatan sumber-sumber air, harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini tak bisa ditawar-tawar. Apalagi Indonesia dalam visi airnya, telah mencanangkan menuju terwujudnya kemanfaatan air yang mantap, yang berdaya guna, dan berhasil guna, serta berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Salah satu cara adalah dengan laku budaya hemat air dan ramah lingkungan seluruh komponen masyarakat. Gerakan hemat air harus lebih digalakkan.

 

Aksi lain yang perlu diimplementasikan adalah memperbaiki jaringan hidrologi di tiap wilayah sungai sebagai pendeteksi perubahan ketersediaan air maupun sebagai perangkat pengelolaan air dan sumber air.

 

Mengadakan inventarisasi DAS yang mengalami pencemaran, namun tingkat penggunaan airnya sangat tinggi di Jawa untuk dapat ditentutan prioritas penanganannya. Sekaligus meningkatkan daya dukung DAS dengan mencegah kerusakan dan memperbaiki daerah tangkapan air sebagai daerah resapan air melalui upaya korservasi lahan.

 

Melaksanakan pembangunan situ, embung, dan waduk, karena tempat-tempat penampungan air tersebut dapat digunakan sarana menyimpan air di musim hujan sehingga bisa dimanfaatkan airnya di musim kemarau. Juga penting mengadakan perubahan pola operasi dan pemeliharaan waduk dan bangunan pelengkap/penunjangnya untuk menyesuaikan dengan adanya peningkatan intensitas hujan dan berkurangnya curah hujan sebagai dampak adanya perubahan iklim.

 

Penting juga melembagakan pemanfaatan informasi prakiraan cuaca dan iklim secara efektif dalam melaksanakan operasi dan pengelolaan air waduk, sehingga dapat menekan resiko kekeringan dan kebanjiran lebih efektif.

 

Penelitian geohidrologi untuk mengetahui cekungan-cekungan air tawan juga penting, sehingga dapat dibangun dan dipertahankan situ-situ, danau-danau, dan pembangunan resapan air serta penampungan air, baik di gedung-gedung maupun di dalam tamah. Perlu dilakukan pengawasan terhadap kewajiban pemilik gedung untuk membuat resapan air dan penampungan air.

 

Gerakan Indonesia hijau dengan menanam pohon harus terus digalakkan. Pada anak-anak, remaja, dan  generasi muda harus ditanamkan budaya “Muda Menamam, Tua Memanen”. Jadi, menanam pohon bukan sekadar kegiatan seremonial, tapi berkelanjutan.

 

Hal lain yang perlu kita lakukan adalah memanen hujan. Mencegah seminimal mungkin air hujan terbuang ke laut untuk dimanfaatkan pada musim kemarau dengan membangun sarana infrastruktur penampung air seperti waduk, embung, situ, sumur-sumur resapan, lubang resapan biopori, dan tandon air. Upaya ini juga dimaksudkan untuk mencegah bencana banjir yang selalu datang pada musim hujan.

 

Perlu juga perencanaan dan pelaksanaan strategi nasional pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan. Melakukan rehabilitasi pengelolaan air di daerah lahan gambut pada kanal-kanal terbuka dengan membangun sistem buka-tutup pada kanal tersebut untuk menjaga kestabilan muka air tanah. Dan menginventarisasi daerah lahan gambut sesuai dengan karakteristiknya dan perlu dibuat penataan ruang lahan gambut sesuai karakteristik tersebut.

 

Mencermati pengalaman negara Australia ketika membantu penanganan kebutuhan air bersih masyarakat pascagempa di Sumatera Barat, 30 September 2009 lali, yang mengembangkan teknologi untuk mengolah air asin (laut) menjadi air tawar yang dapat diminum, maka teknologi itu ke depan perlu dikembangkan di Indonesia, terutama di daerah-daerah krisis air bersih. (YURNALDI).

Read More

Mangrove Jawa dan Bali, 68 Persen Rusak

http://sains.kompas.com/read/2010/07/28/12122087/Mangrove.Jawa.dan.Bali..68.Persen.Rusak-14

Mangrove Jawa dan Bali, 68 Persen Rusak

Rabu, 28 Juli 2010 | 12:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemusnahan mangrove di pesisir utara Jawa dan Bali di ambang pintu. Data yang dirilis LSM lingkungan KIARA menyebutkan, kerusakan hutan mangrove mencapai 68 persen dari periode 1997-2003. Sebagai area pemijahan dan asuhan bagi ikan, udang, dan kerang-kerangan, mangrove memberi arti penting bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Untuk itu, pemerintah perlu menyegerakan upaya pemulihan kawasan pesisir.

"Rusaknya ekosistem mangrove disebabkan oleh limbah antropogenik daratan di sekitar pantai, khususnya limbah industri. Juga akibat konversi lahan pantai untuk kepentingan industri, kawasan perniagaan, dan permukiman mewah," kata Abdul Halim, Koordinator Program Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dalam siaran persnya, Rabu (28/7/2010).

Hingga 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pemulihan kawasan pesisir seluas 1.440 hektare (ha) dari kerusakan lingkungan di sepanjang pantai nasional. Dari target 2014 seluas 1.440 ha, diharapkan capaian per tahunnya mencapai 401,7 persen.

"Besaran target yang dipatok harus dibarengi dengan kesungguhan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan program. Kesungguhan ini bisa diwujudkan jika program yang dijalankan tidak berpangku pada ketersediaan anggaran semata, melainkan pada tujuan mulia program, yakni mengembalikan fungsi-fungsi ekologis dan sosial ekosistem pesisir. Dalam kondisi inilah, partisipasi nelayan dan masyarakat pesisir penting untuk dilibatkan," papar Halim.

Pada prinsipnya, mangrove adalah daerah pemijahan dan asuhan bagi ikan, udang, dan kerang-kerangan. Daerah pesisir yang memiliki mangrove juga berfungsi sebagai daerah penyangga atau filter akibat pengaruh daratan, seperti penahan sedimen dan melindungi pantai dari erosi, serta gelombang dan angin kencang.

"Hilangnya mangrove akibat konversi dan proyek reklamasi juga turut memusnahkan hutan mangrove di wilayah pesisir. Bahkan, di Langkat, Sumatera Utara, kami menemui beralihnya hutan mangrove menjadi perkebunan sawit. Inilah bentuk penghancuran hutan mangrove," jelas Halim.

Komentar:

Kerusakan mangrove forest pada saat ini di Jawa dan Bali tersebut hanyalah periode 1997-2003. Bagaimana kondisi dan berapa luas hutan mangrove sebelumnya? dan Berapa Luas hutan mangrove yang sekarang ini? Sebagian besar para pejabat Indonesia dan mememiliki kepentingan bisnis pada kawasan hutan mangrove hanya menilai kepentingan ekonomi jangka pendek, tidak melihat nilai mangrove trees sebagai indirect service bagi kehidupan manusia dan organisme yang berfungsi sebagai feeding ground, nursery ground, dan spawning ground. Philosophy para pebisnis dan kebayakan para pejabat yang hanya mementingkan kantong mereka, hanya memandang bahwa konversi kawasan mangrove forest menjadi tempat kegiatan industri, perumahan, etc akan meningkatkan pendapatan pemerintah karena sesuai dengan pembangunan berkelanjutan?????? tapi mengabaikan jasa mangrove terhadap lingkungan dan ekologi, dan tanpa ada penelitian yg jelas sebelum diadakan kegiatan tersebut sebelum konversi dilakukan dan pengetahuan mereka (pejabat) sebagian besar sebagai Ignorant. Ini kedok sebagai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan tapi yang dilakukan mereka (para pejabat) sebenarnya adalah ekologi yang tidak berkelanjutan.

Read More

Khasiat dan Kegunaan Keladi Tikus

Khasiat dan Kegunaan Keladi Tikus

Keladi Tikus (Typhonium flagelliforme) mengandung ribosome inacting protein dan antioksidan. Dalam tubuh ribosome inacting protein berfungsi menghambat pertumbuhan sel kanker, menghancurkan sel kanker tanpa merusak sel-sel sehat di sekitarnya serta meredam munculnya sel kanker baru. Sedangkan antioksidan berfungsi mencegah terjadinya kerusakan gen.

Keladi Tikus juga melakukan detoxifikasi, yaitu pembuangan racun yang telah menumpuk bertahun-tahun dalam tubuh. Bersamaan dengan itu Keladi Tikus memperkuat sistem pertahanan tubuh. Dalam proses detoxifikasi  inilah untuk sebagian pengguna mengalami reaksi tubuh (baca halaman reaksi tubuh).

Dalam buku berjudul “Cancer, Yet They Live” karangan Dr Chris K.H. Teo – Cancer Care Penang Malaysia, juga berdasar pada pengalaman kami yang sejak tahun 2000 melayani penderita kanker dengan Keladi Tikus (baik berupa Keladi Tikus segar -juice maupun kapsul - ijin pembuatan kapsul Keladi Tikus sejak tahun 2001 dengan Depkes RI No: SP 475/13.24/01), Keladi Tikus sangat membantu penyembuhan kanker leher rahim, payudara, usus besar, nasofaring, pankreas, paru-paru, rectum, lever termasuk hepatitis dan pengerasan hati, tenggorokan, tulang, otak, prostat, leukimia,ginjal, limpa, empedu dan lain-lain. Selain itu Keladi Tikus juga dapat menyembuhkan migren, kelenjar getah bening, wasir, sinusitis, semutan pada tangan dan kaki dan lainnya, serta dapat sebagai deteksi penyakit yang sebelumnya tidak diketahui/ disadari oleh yang bersangkutan.Ingat: Penyembuhan harus disertai dengan bagaimana sikap Anda melawan kanker termasuk pola hidup yang benar.

Saran Pemakaian

Pemakaian Keladi Tikus disarankan berdampingan dengan pengobatan medis seperti kemoterapi dan radioterapi, terutama pada penderita berstadium lanjut. Mengapa demikian. Kanker merupakan penyakit pertumbuhan sel-sel secara tidak normal  dan berkembang begitu cepat tak terkendali. Sel-sel ini terus membelah diri menjalar ke jaringan sekitar (invasive). Makin tinggi stadiumnya tentu semakin cepat penyebarannya. Sedangkan sistem pertahanan tubuh yang telah diperbaiki oleh Keladi Tikus termasuk daya gempur ribosome inacting protein (RIP) mempunyai limit dan dikhawatirkan tidak mampu lagi mengejar berkembangnya sel kanker yang sudah begitu cepat. Tidaklah mungkin untuk menaikkan daya gempur ini dengan terus menambah dosis pemakaian Keladi Tikus.  Disinilah diperlukan tambahan penghancur sel-sel kanker seperti kemoterapi maupun radioterapi, walau kita sadari sepenuhnya bahwa kemoterapi dan radioterapi juga merusak sel yang sehat serta kemungkinan rangsangan tumbuhnya sel kanker baru akibat radiasi yang terjadi.

Bagaimana bila dokter sudah angkat tangan dan hanya memberikan obat penahan rasa sakit saja. Masih ada sejuta harapan. Karena dalam praktek pemakaian Keladi Tikus banyak kondisi demikian yang berhasil disembuhkan. Walau demikian adalah tugas kita untuk mencari jalan terbaik dan tidak hanya mengandalkan satu sarana saja.

Pemakaian Kelapi Tikus dan pengobatan kemoterapi – radioterapi tidak boleh dijalankan dalam waktu yang bersamaan. Pemakaian Keladi Tikus harus dihentikan minimal 2 hari sebelum kemoterapi dan 2 hari setelahnya (Minimal 5 hari). Sifat Keladi Tikus yang melakukan detoxifikasi (pembuangan racun) akan menganggap zat zat kimia dari kemoterapi sebagai racun yang otomatis akan dikeluarkan dari tubuh. Ini akan membuat kemoterapi tidak efektif.

Keladi Tikus juga sangat baik untuk nengurangi efek negatif kemoterapi dan radioterapi seperti mual, rambut rontok dan sebagainya. Untuk itu Keladi Tikus sebaiknya dikonsumsi minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan kemoterapi.

Pemakaian Keladi Tikus dalam bentik segar

Apabila penderita kanker mendapat tanaman Keladi Tikus, maka bisa dikunsumsi dalam kondisi segar (juice). Dosis pemakaian adalah 3 x sehari @ 50 gram tanaman segar (umbi dan daun).

Cara Penyajian

Setelah dibersihkan, tanakam Keladi Tikus ditumbuk dibuat juice dan langsung diminum. Pembuatan juice jangan menggunakan alat-alat dari bahan metal yang mudah teroksidasi. Untuk itu hal-hal berikut perlu diperhatikan. Juice jangan disimpan lebih dari 3 jam karena juice akan rusak.

·         a) Penyimpanan sementara harus dilakukan di tempat dingin (kulkas)

·         b) Rasa gatai dimulut – tenggorokan bisa dihilangkan dengan gula atau madu.

·         c) Untuk mengurangi rasa gatal pembuatan juice bisa dengan air mendidih (tanaman/juice jangan direbus)

Catatan:

·         1) Selama menkonsumsi Keladi Tikus tidak dianjurkan mengkonsumsi jamu-jamu lain selain obat dari dokter.

·         2) Keladi Tikus tidak boleh dikonsumsi oleh wanita yang sedang hamil di bawah 4 bulan kehamilan.

Sumber: 

www.naturindonesia.com

July 19, 2010

Read More

The books title of environment, oceanography, general biology, chemistry, mangrove, geomorphology, GIS, etc

1. A Primer of Ecology with R
2. Advances in Marine Biology, Vol. 50
3. Agrometeorology; Principles and Applications of Climate Studies in Agriculture
4. Air-Sea Interaction; Laws and Mechanisms
5. Algal Chemical Ecology
6. An Introduction to Marine Ecology
7. Basics of Environmental Science
8. Biodiversity in Enclosed Seas and Artificial Marine Habitats
9. Biological Oceanography
10. Biological Oceanography
11. Biology 8th ed by Campbell and Reece
12. Biology of Wastewater Treatment
13. Boreal shield watersheds; lake trout ecosystems in a changing environment
14. Chemical Oceanography and the Marine Carbon Cycle
15. Chemical Oceanography and the Marine Carbon Cycle
16. Chromatographic Analysis of the Environment
17. Clean Coastal Waters Understanding and Reducing the Effects of Nutrient Pollution
18. Coastal planning and management
19. Coastal Pollution - Effects on Living Resources and Humans
20. Conservation Education and Outreach Techniques
21. Contemporary Issues in International Environmental Law
22. Contributions of Land Remote Sensing for Decisions About Food Security and Human Health
23. Deserts and desert environments / Julie Laity, 2008
24. Deserts and Desert Environments / Julie Laity, 2008
25. Diel Vertical Migration of Zooplankton in Lakes and Oceans
26. Dynamics of Marine Ecosystems
27. Earth Surface Processes, Landforms and Sediment Deposits / J. Bridge and R. Demicco, 2008
28. Ecology of Marine Sediments
29. Ecology of Phytoplankton
30. Ecology; From Individuals to Ecosystems
31. Ecology; From Individuals to Ecosystems
32. Ecosystem Ecology
33. Ecotoxicological Testing of Marine and Freshwater Ecosystems
34. Ecotoxicological Testing of Marine and Freshwater Ecosystems
35. Encyclopedia of Marine Science
36. Environmental Education and Management
37. Environmental Ethics
38. Environmental Modelling
39. Environmental Pollution Studies
40. Environmental Science
41. Environmental Science Demystified
42. Estuaries; Dynamics, Mixing, Sedimentation and Morphology
43. Evolution of Physical Oceanography
44. Evolution of Primary Producers in the Sea
45. Geoinformation; Remote Sensing Photogrammetry and Geographical Information Systems
46. Handbook of Evironmental Phsycology
47. High Performance Computing in Remote Sensing
48. Identifying marine phytoplankton
49. Introduction to Population Ecology
50. Introduction to The Modelling of Marine Ecosystems
51. Krill; Biology, Ecology and Fisheries
52. Lake Pollution; Progress research
53. Lakes and Rivers
54. Laser Scanning for the Environmental Science
55. Limnoecology; The ecology of Lakes and Streams
56. Limnoecology; The ecology of Lakes and Streams
57. Mangrove management and conservation
58. Mangrove rehabilitation guidebook
59. Marine Chemical Ecology
60. Marine Conservation Biology
61. Marine Science; An Illustrated Guide to Science
62. Methods for the Study of Marine Benthos
63. Models in Spatial Analysis
64. Nonequilibrium Ecology
65. Nonlinear Physical Oceanography
66. Numerical Ecology
67. Numerical Modeling of Ocean Circulation
68. Oceanographic processes of coral reefs; physical and biological links in the Great
69. Oceanography and Marine Biology. Vol. 47
70. Oceanography of Asian Marginal Seas
71. Oil Pollution and its Environmental Impact in the Arabian Gulf Region
72. People and Biodiversity Policies
73. Philosophy and Biodiversity
74. Physical Oceanography Developments Since 1950
75. Physics of Tsunamis
76. Plankton; A guide to their ecology and monitoring for water quality
77. Pollution; Causes, Effects and Control
78. Pollution; Causes, Effects and Control
79. Population Ecology
80. Principles of International Environmental Law
81. Quaternary Coral Reef Systems
82. Random Fields Geometry
83. Recent Advances in Remote Sensing and Geoinformation Processing for Land Degradation Assessment Remote sensing for sustainable forest management
84. Remote Sensing from Space
85. Remote Sensing of Aquatic Coastal Ecosystem Processes
86. Remote Sensing of Soil Salinization
87. Remote Sensing with Polarimetric Radar
88. Remote Sensing; The Image Chain Approach
89. Resilience, reciprocity and ecological economics; Northwest Coast sustainability
90. Restoration Ecology
91. Review of Recreational Fisheries Survey Methods
92. Seagrass Ecology
93. Siliceous Plankton through Time
94. Spatial Analysis and GIS
95. Spatial Analysis; A Guide for Ecologists
96. Spatial Ecology
97. Spatial Modelling of the Terrestrial Environment
98. Stream Ecology Structure and Function of Running Waters
99. The Biology of Coastal Sand Dunes
100. The Biology of Mangroves and Seagrasses
101. The biology of the deep ocean
102. The Dictionary of Environmental Science and Engineering
103. The Dynamics of Coastal Models
104. The ecology of seashores
105. The Energetics of Mangrove Forests
106. The Estuarine Ecosystem
107. The Facts on File Dictionary of Environmental Science
108. The Facts on File marine science handbook
109. The law and policy of ecosystem services
110. The Spatial Distribution of Microbes in the Environment
111. The Spirit of the Soil; Agriculture and environmental ethics
112. Three-Dimensional Models of Marine and Estuarine Dynamics
113. Trophic organization in coastal systems
114. Understanding Processes of Ethnic Concentration and Dispersal
115. Valuation and Conservation of Biodiversity
116. Water Encyclopedia - Oceanography, Meteorology, Physics and Chemistry, Water Law, and Water History, Art, and Culture
117. Water Quality Hazards and Dispersion of Pollutants
118. Water Quality; Guidelines, Standards and Health
119. Wetland Landscape Characterization; GIS, RS and Image Analysis
120. Wonders of the Sea

Read More

Influence of Oil & Grease Pollution on Coastal Water Conditions in Dumai, Riau

Influence of Oil & Grease Pollution on Coastal Water Conditions in Dumai, Riau

Maniur Eli Hamonangan Manurung

 Graduate School Student at Gadjah Mada University

Abstract

This research was conducted in coastal water of Dumai from March to April 2010 and aimed to: study water quality namely temperature, pH, salinity, DO, BOD₅, COD, water clarity, oil & grease, and plankton; examine relationship between physical oceonography and oil & grease content; examine relationship between oil & grease content and structural plankton community; study society perception on coastal water quality around the coastal water of Dumai.

The method of this research was survey by using purposive sampling to collect samples. Oil & grease sampling method is grab sample, plankton sampling is composite sampling, and data collecting from respondents by interview & FGD. Water quality is studied and compared with seawater quality standard for biotic organism, analysed relationship between physical oceanography and oil & grease content and oil & grease content and structural plankton community respectively is multi-regression and simple-regression and is explained by spatial approach, and interview & FGD result was analysed using Likert Scale.

Coastal water quality of Dumai namely BOD₅ and oil & grease content have exceeded seawater quality standard for biotic organism which has been specified. Physical oceanography and oil & grease content have significant relationship. It caused parameter of water quality moved to various places according to tidal current, so that plankton abundance was high at time of tide became difference at time of ebb. Relationship between oil & grease content and structural plankton community was very low and not significant because there are so many diatoms and dominated this kind of plankton because it is more resistant than the others plankton on pollutants including oil & grease. On the strength of structural plankton community index is described that water is polluted. This is supported by society’s negative perception toward this water quality.

Keywords: coastal water of Dumai, oil & grease,  water quality, physical oceanography, structural plankton community

Read More

Memahami Keberadaan Lingkungan

Penyelamatan lingkungan dapat kita mulai dengan membaca dan mempelajari buku-buku lingkungan secara luas agar kita tidak melakukan kesalahan karena ketidaktahuan akan lingkungan (Ignorant)

Read More

The new definition of pollution (pencemaran) UUPPLH No. 32 /2009

Masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan

Read More